BPS Kabupaten Kuningan
 
 
 
 
 
Untitled Document


Website
Setiap BPS Kabupaten/Kota wajib memiliki website dalam rangka percepatan pencapaian misi yang telah ditetapkan

Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan, dalam rangka membangun perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga dapat membangun kepercayaan pemerintah dan masyarakat. Pencapaian visi sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, sangatlah ditentukan oleh kualitas data statistik yang dihasilkan.

Sakernas
Seperti halnya dengan susenas, sakernas (survei angkatan kerja) juga merupakan kegiatan survei rutin (triwulanan) yang ditujukan untuk mendapatkan data ketenagakerjaan yang lebih terperinci lagi.

Susenas
Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) merupakan kegiatan survei yg dilakukan oleh BPS secara rutin (triwulanan)setiap tahun, dengan maksud memperoleh data tentang demografi, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengeluaran (konsumsi). Secara umum, dari data susenas ini dapat disusun indikator kesejahteraan rakyat

 
 
 
jebretUser Online : 1
13508
 
 
 
Minggu, 26 Oktober 2014
 
 
   
bps, kab, kabupaten, kuningan, pelopor, data, statistik
Untitled Document

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
     
 
 


 
 
 
Terimakasih Anda telah berkunjung di situs ini.

Situs ini dikembangkan sebagai upaya meningkatkan pelayanan BPS Kabupaten Kuningan kepada masyarakat secara luas. Karenanya, diharapkan dengan adanya situs ini data statistik dengan cepat dapat disebarkan secara meluas.
Data yang dihasilkan BPS, baik bersumber dari sensus maupun survei, telah menjadi rujukan di berbagai lapisan masyarakat sebagai dasar pengambil kebijakan atau analisis terhadap suatu fenomena. Karenanya BPS terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang easier, better, faster, dan cheaper kepada para pengguna data.

Data atau publikasi yang dihasilkan BPS ada yang bersifat free atau gratis, dengan catatan hanya mengganti ongkos fotocopy. Namun ada pula yang berbayar. Aturan tarif pembelian data diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Bukan Pajak yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 
 


 
 
Masa Hindia Belanda
Berdiri pada tahun 1920 mendapat tugas mengumpulkan data statistik Bea & Cukai dan bernaung di bawah Departement Landbouw en Handel. Pada tanggal 24 September 1924 pusat kegiatan pindah dari Bogor ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor Voor de Statistiek (CKS).

Masa Pemerintahan Jepang
Tahun 1942-1945, CKS beralih ke pemerintahan Jepang, dan kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang (data militer). Nama CKS diubah menjadi CHOSASITSU GUNSEIKANBU.

Masa Pemerintahan RI 1945-1956
Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 Chosasitsu Gunseikanbu diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum (KAPPURI), dipimpin oleh Mr. Abdul Jarim Pringgodigdo. Pada awal 1946, KAPPURI pindah mengikuti pindahnya pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta. Saat itu KAPPURI dipimpin oleh SEMAUN. Sedang oleh pemerintah federal (Belanda) di Jakarta, CKS diaktifkan kembali. Berdasarkan surat edaran Kementrian Kemakmuran No. 219/SC, tanggal 12 Juni 1950, Chosasitsu Gunseikanbu dan KAPPURI dilebur menjadi satu dengan nama KANTOR PUSAT STATISTIK (KPS) dan bernaung di bawah Kementrian Kemakmuran.

Masa Pemerintahan RI 1957-1965
Pada Tanggal 1 Juli 1957 dengan surat Keputusan Presiden RI No. 172/1957, KPS diubah menjadi BIRO PUSAT STATISTIK (BPS) dan langsung di bawah perdana menteri. Tahun 1961, BPS mengadakan Sensus Penduduk yang pertama sejak kemerdekaan. Di tiap-tiap Kantor Gubernur (Propinsi), Kantor Bupati (Kabupaten/Kota) dan Kantor Camat (Kecamatan) dibentuk bagian yang mengurus perencanaan sensus penduduk. Pada Tahun 1965, dengan keputusan Presiden Kabinet No. Aa/C/9 Bagian Sensus di setiap Kantor Gubernur dan Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik.

Masa Pemerintahan RI 1966-Sekarang
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1968 mengatur tentang organisasi dan tata kerja BPS di pusat dan daerah-daerah. Pada Tahun 1980, organisasi BPS dibenahi dimana tiap propinsi terdapat perwakilan BPS dengan nama Kantor Statistik Propinsi, dan di tiap Kabupaten/Kota terdapat cabang perwakilan BPS dengan nama Kantor Statistik Kabupaten/Kota berdasarkan PP No. 6 Tahun 1980 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BPS selanjutnya secara detail diatur dengan Keputusan Presiden. Pada Tanggal 26 September 1997 dengan disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Biro Pusat Statistik diubah menjadi Badan Pusat Statistik, dan sekaligus Tanggal 26 September ditetapkan sebagai "HARI STATISTIK".
 
     
 
 
 
 
 
Untitled Document


Petani
Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013), di Kabupaten Kuningan terdapat sebanyak 113.287 rumah tangga yang mengelola usaha pertanian. Sebagian besar berada di Kecamatan Darma (5,96%), Ciawigebang (5,22%) dan Maleber (4,39%) serta Ciwaru (4,19%). Adapun secara umum distribusi populasinya bergerak dari angka 2,09% (Mandirancan).

Geografis
Jumlah desa/kelurahan Kab. Kuningan hasil Podes2011: Total = 376; (desa = 361 dan kelurahanan = 15). Diantaranya berada pada dataran puncak (3); lereng (110); lembah (13) dan hamparan (250) dengan rata-rata ketinggian 368 (32 hingga 962) meter dari permukaan laut.

Penduduk
Penduduk Kab. Kuningan hasil SP2010: Total = 1.035.589; (Laki-laki = 520.632 dan Perempuan = 514.957) yang tersebar di 32 kecamatan, dimana terendah berada di Kec. CILEBAK (1,05%) dan tertinggi di Kec. KUNINGAN (9,35%).

 
 
 
File Book